Tes Kemampuan Akademik (TKA) muncul sebagai sebuah kebutuhan mendesak dalam dunia pendidikan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Salinan Perkaban Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA SMA/MA dan SMK/MAK. Latar belakang utama hadirnya TKA adalah kebutuhan untuk melaporkan capaian akademik siswa secara individu berdasarkan penilaian standar yang berlaku secara nasional.
Selama beberapa tahun terakhir, belum tersedianya laporan capaian akademik berbasis penilaian terstandar telah menimbulkan sejumlah masalah. Permasalahan ini sangat dirasakan ketika capaian akademik siswa dari sekolah berbeda perlu dibandingkan, seperti dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi atau dunia kerja. Apabila proses seleksi hanya mengandalkan nilai rapor dari masing-masing sekolah, kerap kali terjadi ketidakadilan karena standar penilaian antar satuan pendidikan belum seragam; nilai yang sama dari dua sekolah berbeda belum tentu mencerminkan kemampuan yang setara.
Bahkan, penelitian dan pengalaman panitia seleksi perguruan tinggi negeri menunjukkan adanya kecenderungan skor hasil penilaian internal dari sekolah lebih tinggi dengan variasi yang lebih kecil dibanding hasil penilaian eksternal oleh kementerian. Ketidakobjektifan ini tentu merugikan siswa dari sekolah berstandar tinggi ketika harus bersaing dengan siswa dari sekolah berstandar rendah.
Tidak hanya perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi luar negeri beserta dunia kerja juga menaruh perhatian pada pentingnya data akademik yang terstandardisasi. Penilaian eksternal seperti TKA diakui lebih dapat dibandingkan secara lintas satuan pendidikan.
Tujuan Pelaksanaan TKA
Sebagai tes terstandar, TKA ditujukan untuk menghadirkan keadilan dalam proses seleksi akademik. Skor TKA yang dihasilkan dari instrumen dan standar yang sama, memungkinkan perbandingan hasil belajar siswa dari berbagai sekolah, sehingga proses seleksi menjadi lebih objektif dan adil.
Namun, penyelenggaraan TKA sebagai tes terstandar juga membawa tantangan tersendiri, khususnya potensi penyempitan kurikulum. Guru dan siswa cenderung hanya fokus pada materi yang diuji dalam TKA, sehingga mengabaikan kompetensi lain di luar cakupan tes. Padahal, TKA sendiri hanya mengukur sebagian kompetensi yang termuat di kurikulum nasional.
Di sisi lain, bila dirancang dan digunakan dengan bijak, TKA dapat mendukung pembelajaran mendalam, mendorong guru menerapkan metode pembelajaran yang menekankan pemahaman konseptual, pemecahan masalah, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills).
Peran TKA dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
TKA tidak sekadar untuk seleksi, melainkan juga berfungsi sebagai alat penjamin mutu pendidikan. Salah satunya dengan cara menjadi contoh atau model dalam penilaian bagi para pendidik—mendorong guru menyusun proses belajar mengajar dan evaluasi mengacu pada standar nasional yang diukur dalam TKA.
Selain itu, TKA juga dapat digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan mutu hasil belajar siswa pada akhir jenjang pendidikan. Data yang dihasilkan bisa melengkapi hasil Asesmen Nasional serta digunakan dalam pengambilan kebijakan pendidikan.
Pengakuan Hasil Belajar Jalur Nonformal dan Informal
TKA juga diakui sebagai alat pengakuan capaian pembelajaran bagi siswa dari jalur pendidikan nonformal maupun informal. Dengan demikian, siswa dari pendidikan nonformal dan informal memiliki hak untuk memperoleh pengakuan kesetaraan capaian belajar sesuai standar kurikulum nasional.
Bukan Penentu Kelulusan
Penting untuk dicatat, TKA bukanlah evaluasi kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Penentuan kelulusan tetap menjadi kewenangan guru dan sekolah masing-masing. Tidak semua mata pelajaran dalam kurikulum dijadikan objek uji dalam TKA, mengingat keterbatasan waktu dan format asesmen. Oleh karena itu, hanya mata pelajaran dan muatan tertentu yang diuji, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam kerangka asesmen TKA.
Kesimpulan
Hadirnya TKA merupakan langkah penting dalam upaya pemerataan kualitas dan keadilan pendidikan di Indonesia. Dengan sistem penilaian terstandar, diharapkan tidak hanya menjawab tantangan seleksi mahasiswa baru dan dunia kerja, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak peningkatan mutu pembelajaran dan pengakuan hasil belajar di berbagai jalur pendidikan. Namun, implementasi TKA harus tetap memperhatikan potensi dampak negatif, dan dipergunakan secara bijak demi mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi dan berkeadilan.